BANKSOAL UAN SMA

Sumber : Aprizal Rahmatullah - detikPemilu
Jakarta - Pemilu 2009 kian dekat, Partai Golkar belum juga mengusung nama calon presiden (capres). Kondisi ini membuat Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh bereaksi.

“Ini merupakan exception yang terjadi dalam sejarah perjalanan partai,” kata Surya Paloh.

Hal ini disampaikan dia usai memberikan arahan di hadapan ratusan caleg DPR RI Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (18/2/2009).

Menurut Surya, selama 40 tahun dirinya berkiprah di partai beringin
tersebut seharusnya persiapan pemilu sudah dilakukan setelah Munas partai. Persiapan ini termasuk mempersiapkan calon presiden.

“Saya mintakan cukup hanya satu kali ini saja, di zaman kepemimpinan Pak Jusuf Kalla,” ujarnya.

Akibatnya, lanjut Surya, proses ini akan berimbas pada kesolidan partai. Surya menilai potensi kerugian akibat hal ini sangat besar.

“Kalau saja sejak awal sudah mempersiapkan, konsolidasi pasti bisa lebih efektif,” cetus dia.

Partai Golkar saat ini sedang melakukan proses penjaringan capres. Menurut rencana, awal Maret 2009 Partai Golkar baru akan mengumumkan nama capres setelah di survei terlebih dahulu.

( ape / aan )

Sumber : Raden Trimutia Hatta ~ inilah.com
INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Partai Golkar Agung Laksono membuka pertemuan nasional caleg DPR RI Golkar yang digelar pagi. Inisiatif politik ini dilakukan karena Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla mendadak harus menghadiri acara kenegaraan

“Tidak begitu, Pak JK itu pagi ini ada acara kenegaraan. Acara partai yang gini-gini itu biasa dibuka oleh Pak Agung,” kata Ketua Harian Bappilu Partai Golkar Firman Subagyo kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (18/2).

Firman menjelaskan, kenapa acara tersebut dibuka oleh Agung Laksono karena selain menjabat sebagai Waketum, Agung juga menjabat sebagai Ketua Bappilu yang menangani para calegnya. “Nanti malam pas Rapat Konsultasi Nasional, baru dibuka dan ditutup Pak JK,” katanya.

Dalam kegiatan yang digelar di kantor DPP Golkar itu mengagendakan antara lain, penyampaian kondisi politik masing-masing daerah atau dapil dan pemberian motivasi dan taktik perjuangan kepada para caleg oleh Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh.

Kemudian, ada juga pemberian informasi tentang landasan hukum tata cara kampanye terbuka hingga pengamanan suara yang akan disampaikan oleh KPU, Bawaslu dan Kapolri. Dalam acara tersebut JK diagendakan untuk membahas masalah-masalah aktual.

Kegiatan tersebut akan diikuti oleh DPP Golkar, Ketua dan Sekretaris DPD I Golkar se-Indonesia dan caleg DPR RI Partai Golkar. Jumlah peserta dalam kegiatan itu sebanyak 700 orang. [mut/bar]

Sumber : Gunawan Mashar - detikPemilu
Jakarta - Mendekati Pemilu Legislatif 2009, Partai Golkar sibuk menyusun strategi. Hari ini, partai berlambang pohon beringin tersebut akan mengadakan pembekalan caleg DPR RI dan rapat konsultasi bersama seluruh Ketua DPD I dan Sekretaris Partai Golkar.

Acara tersebut akan digelar di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Rabu (18/2/2009). Menurut informasi yang diterima detikcom, acara akan dimulai pukul 09.30 WIB dengan agenda evaluasi kesiapan pemilu. Menjadi pembicara dalam acara tersebut adalah Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono.

Setelah itu, acara akan diisi dengan motivasi pemenangan pemilu dari pimpinan Golkar. Lalu pada pukul 13.00 WIB, acara akan dilanjutkan dengan pemberian materi dari Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, dan Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini tentang ketentuan perundang-undangan Pemilu serta proses pengawasan dan penegakan hukum Pemilu.

Pada pukul 15.30 WIB akan digelar diskusi pengawasan dan pembekalan saksi oleh Ketua PP dan OKK Partai Golkar Syamsul Muarif, Ketua Bapilu Andi Mattalata dan Sekjen Golkar Sumarsono.

Acara pembekalan akan ditutup oleh Ketua Umum Jusuf Kalla pada pukul 17.00 WIB. Namun kegiatan para peserta belum usai.

Malam harinya, pada pukul 19.00 WIB akan dilakukan rapat konsultasi nasional. Inilah acara yang paling dinanti oleh para Ketua DPD I dan Sekretaris. Alasannya, seluruh peserta bisa ‘curhat’ langsung pada para pimpinan Partai Golkar.

( mad / nrl )

Sumber : Shohib Masykur - detikPemilu
Jakarta - Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tampaknya pepatah itu lumayan mengena bagi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), partai politik eks Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Soerjadi. Sudah jumlah calegnya paling sedikit, jumlah yang kecil itu harus dikurangi.

Ternyata partai nomor 19 ini terpaksa mengurangi jumlah caleg dengan cara memecat mereka dari keanggotaan partai karena konflik internal.

Tak tanggung-tanggung, dari total 50 caleg yang mereka daftarkan di KPU, 33 orang di antaranya dipecat.

“Yang tersisa tinggal 17 caleg,” ujar Ketua PPDI Mentik Budiwiyono saat dihubungi detikcom, Selasa (10/2/2009).

Konflik internal di tubuh partai ini bermula pada tahun 2005. Ketika itu partai terbelah ke dalam dua kubu, yakni kubu Ketum Mentik Budiwiyono dengan Sekjen Joseph Williem Wea, dan kubu Ketum Endung Sutrisno dengan Sekjen V Joes Prananto.

Waktu itu SK resmi Depkum HAM menyatakan kepengurusan sah ada pada kubu Mentik.

Tidak terima dengan SK Depkum HAM, kubu Endung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Mereka menggugat Depkum HAM yang telah menetapkan kepengurusan sah PPDI di tangan Mentik.

Dalam persidangan di PN Jaksel, kubu Endung menang, dan Depkum HAM kalah. Akhirnya Depkum HAM mengeluarkan SK yang menyatakan kepengurusan sah PPDI ada di kubu Endung.

Namun Depkum HAM mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Akhirnya keluarlah keputusan MA yang menganulir putusan PN Jaksel dan memenangkan Depkum HAM.

Artinya, kepengurusan sah PPDI tetap ada pada kubu Mentik. Namun ibarat nasi sudah menjadi bubur, ketika putusan MA itu keluar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah terlanjur menetapkan daftar calon tetap (DCT) PPDI dari kubu Endung.

Alasan KPU, pada saat pengajuan calon, SK resmi Depkum HAM menunjuk kubu Endung sebagai pengurus sah PPDI.

Begitu tahu Depkum HAM yang mendukung pihaknya menang di tingkat kasasi, kubu Mentik pun lantas mengambil tindakan. Mereka menuntut KPU segera membatalkan daftar calon legislatif PPDI yang telah diajukan oleh kubu Endung dan telah ditetapkan menjadi DCT oleh KPU.

Bisa ditebak, caleg yang diajukan Endung adalah ‘orang-orang’nya Endung. Namun malang bagi Mentik dkk, DCT itu sudah tidak lagi bisa diubah.

Buntu dengan upaya mengubah DCT, Mentik tak kehilangan akal. Setelah konsultasi dengan KPU, Mentik pun mengambil jalur ‘nekat’. Dia memutuskan memecat para caleg yang tidak memihak dia.

Dan itu tidak hanya bagi caleg di level nasional (DPR), tapi juga provinsi dan kabupaten/kota (DPRD). Harapannya, setelah dipecat para caleg itu tak lagi bisa ditetapkan jika nanti terpilih.

“(Pemecatannya) variatif, karena sebagian kawan-kawan saya lolos jadi caleg. Untuk yang di daerah, kita serahkan ke teman-teman di daerah. Yang jelas kita fasilitasi untuk pemecatan kalau diinginkan,” aku Mentik.

Menurut anggota KPU Andi Nurpati, surat pemecatan para caleg PPDI itu telah dikirimkan ke KPU pada pertengahan Januari kemarin. Dan KPU akan mengkajinya.

“Kita akan pelajari dulu. Karena di surat itu bukan SK, tapi hanya pengantar bahwa yang bersangkutan telah dipecat dari PPDI dan ditarik dari daftar caleg. Kita juga akan kaji apakah pemecatan itu sudah sesuai AD/ART partai atau tidak, meskipun kita tidak tahu apakah itu kewenangan KPU,” ujar Andi di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Ternyata pemecatan itu dilakukan dengan diam-diam. Buktinya, ada beberapa caleg PPDI yang mengadu ke KPU terkait pemecatan mereka. Menurut Andi, para caleg itu bahkan tahu bahwa dirinya dipecat dari media massa.

Sekedar info, PPDI semula bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang didirikan 11 Januari 1973, hasil fusi beberapa partai lama. Pada pertengahan tahun 1990-an, PDI terpecah dua, PDI Soerjadi yang didukung pemerintah Orba dan PDI Megawati yang didukung massa akar rumput. Runtuhnya Orba membuat PDI Megawati leluasa mendirikan PDI Perjuangan. Sedangkan PDI Soerjadi tetap melenggang hingga reformasi.

Karena tak lulus electoral treshold, PDI Soerjadi ini pun terpaksa bermetamorfosis menjadi PPDI pada 10 Januari 2003. Pada Pemilu 1999 partai ini, waktu itu masih bernama PDI, memperoleh 655.049 suara atau 0,6 persen (2 kursi DPR). Pada Pemilu berikutnya partai ini meraup suara 844.480 suara atau 0,75 persen (1 kursi DPR).

( sho / nwk )

Sumber : Reza Yunanto - detikPemilu
Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) SBY mengingatkan para caleg PD agar tidak bersaing satu sama lain. Persaingan caleg dalam Pemilu 2009 bukan dengan sesama caleg PD dalam satu dapil, namun dengan partai lain.
Hal itu disampaikan SBY kepada caleg-caleg PD sebagai pembekalan menuju Pemilu 2009 dalam pertemuan tertutup yang dilaksanakan Minggu (8/2/2009) malam.

“Persaingannya dengan partai lain, bukan dengan sesama caleg satu dapil,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengutip pernyataan SBY di sela-sela acara Rapimnas Partai Demokrat di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta, Senin (9/2/2009).

Dalam pertemuan tersebut, SBY menyampaikan pentingnya menjaga moralitas dan etika dalam berpolitik. Hal itu perlu diingatkan karena adanya mekanisme penentuan kursi berdasarkan suara terbanyak.

“Jangan sampai hanya karena berebut kursi lalu menggunakan cara-cara yang tidak beretika. Antar caleg di satu dapil terjadi gesekan yang sengit,” kata Anas. ( gus / iy )

Sumber : Ridwan Anshori - Sindo ~ okezone.com
BANJARNEGARA - Sebanyak 77 daerah pemilihan (dapil) di Indonesia, enam di antaranya dilepas oleh DPP PAN pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April mendatang. Enam dapil yang dilepas itu yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat dan Bali.

“Kita memprediksi enam dapil itu, PAN sulit untuk mendapatkan wakil yang bisa duduk di DPR RI. Namun kami yakin 71 dapil, PAN bisa meraih kursi di DPR RI pada pemilu legislatif mendatang,” kata Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir (BS) usai peletakan batu pembangunan IGD PKU Muhammadiyah Banjarnegara di Desa Danareja, Kecamatan Purwonegoro, Banjarnegara, Jateng, Sabtu (7/2/2009).

BS menambahkan, meski melepas enam dapil, namun PAN pada Pemilu mendatang menargetkan 84 kursi di DPR RI. Dari 71 dapil itu ada 11 dapil yang BS memprediksi dapat menyumbang dua kursi, yakni Dapil Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat V, Jawa Tengah I, VI dan VIII, Yogyakarta serta tiga dapil di Jawa Timur.

“Untuk 84 kursi, hitung-hitungannya 71 dapil masing-masing dapat satu kursi, 11 dapil dari 71 dapil itu dapat dua kursi serta dua dapil yang merupakan bonus, seperti Sulawesi Tenggara. Itu hitung-hitungan politik, yang hampir seperti hitungan bisnis,” seloroh BS.

BS yakin, target 84 kursi di DPR RI akan terwujud. Alasannya, kata dia, PAN saat ini berbeda dengan PAN pada 2004 lalu. “Dulu PAN identik dengan partai perkotaan, Muhammadiyah dan intektual. Saat ini, PAN lebih bernuansa kearah kearifan lokal. Caleg yang ditempatkan di dapilnya adalah representasi dari kalangan dari dapilnya. Misalnya, caleg di Jawa Timur ya kita tempatkan caleg yang nahdliyin,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, merekrut banyak artis juga akan memberi sumbangsih dalam perolehan suara. “Misalnya, kita menempatkan caleg artis Eko Patrio di Nganjuk, Jawa Timur, karena dia memang berasal dari sana. Cara ini untuk mengikat secara emosional antara caleg dengan konstituen. Dan kami optimis apa yang dilakukan PAN ini adalah strategi yang handal menghadapi Pemilu legislatig mendatang,” ujarnya. (hri)

Sumber : Wira Atmaja - detikPemilu

Bogor - Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (DPN Pakar Pangan) menggelar acara pembekalan calon anggota legislatif DPR RI. Melalui kegiatan ini diharapkan ada kesamaan strategi politik dalam upaya meraih simpati publik.

“Saya percaya, kader-kader Pakar Pangan yang militan mampu mengatasi persoalan teknis di lapangan, sehingga pembekalan ini sebagai bentuk langkah bersama menjelang kampanye bulan Maret mendatang,” kata Sekjen Pakar Pangan Jackson Kumaat di sela-sela acara Pembekalan Caleg Pakar Pangan (7/2) di Wisma Kinasih Bogor.

Sebagai pembekalan, Pakar Pangan mendatangkan sejumlah pakar, di antaranya pengamat politik dari Laksnu Gugus Waskito, praktisi public speaking Charles Bonar Sirait, dan anggota KPU I Gusti Putu Arta. Para pakar ini akan memberikan materi sesuai kemampuan di bidangnya masing-masing.

Menurut Jackson, para pembicara sengaja dipilih untuk memberikan brain storming para caleg, agar nantinya sanggup menghadapi arena sebenarnya pada saat kampanye pemilu. Ia mengaku brain storming berguna bagi setiap calon pemimpin, agar nantinya menjadi kader anti-korupsi, setia mempertahankan NKRI, peduli lingkungan, dan tidak amoral.

Jackso juga menegaskan, Pakar Pangan tidak menganggap penting publikasi iklan dan atribut partai. Sebab hal itu tidak menjamin pemilih mencoblos caleg yang tidak dekat bersama rakyat. “Kader Pakar Pangan dijamin tidak akan demam panggung dan familiar di depan publik,” tegas Jackson.
( djo / djo )

Sumber : Novia Chandra Dewi - detikPemilu
Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang suara terbanyak membuat zipper system (1 perempuan di antara 3 calon anggota legislatif) tidak berfungsi. Namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengutamakan caleg perempuan jika suara yang didapatkan berimbang.

“Jadi apabila ada dua suara sama laki-laki dan perempuan, itu kan tidak jelas di situ. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan skornya sama dalam perolehan suara kita akan mengutamakan perempuan,” ujar Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring.

Tifatul menyampaikan hal itu di Gedung Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2009) malam.

Mengenai pandangan untuk kepemimpinan perempuan, menurut Tifatul partainya sejak dulu selalu mengedepankan aspirasi perempuan. Dia mengatakan sudah sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 2004, PKS menempatkan 30 persen lebih caleg perempuan, tepatnya 39 persen.

“Selain itu juga karena perempuan harus mengaspirasikan kepentingan-kepentingan perempuan yang terkadang laki-laki tidak berpikir ke soal itu,” jelas dia.

Menurut Tifatul, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berhati-hati menerapkan afirmasi keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Legislatif 2009 ini. Kalau melawan hukum, KPU rawan digugat.

“Kalau kita ingin meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen maka kita harus melakukan cara-cara yang memang tidak bertentangan dengan hukum,” tutur Tifatul. ( nov / nwk )

Sumber : Laurencius Simanjuntak - detikPemilu
Jakarta - Kompetisi antarcaleg menjelang berlangsungnya Pemilu dinilai berpotensi menimbulkan cara-cara yang tidak sehat. Salah satunya adalah dengan cara black campaign antarcaleg, bahkan oleh teman separtainya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Partai Golkar mengaku sudah mempunyai kode etik yang mengatur tata cara kampanye calegnya.

“Kami ada kode etik para caleg, supaya kepinding-kepinding (pengganggu-red) yang secara sengaja menjelek-jelek, black campaign, ini bisa kita hindarkan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (20/1/2009).

Agung menambahkan, Partai Golkar juga telah membuat tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik yang ditetapkan pada Rapimnas Golkar tahun 2008 lalu.

“Anggota dan pimpinan tim ini bukan berasal dari caleg, agar bisa melakukan penilaian yang objektif,” ucap Ketua Bappilu Pusat Partai Golkar ini.

Partai Golkar, kata Agung, juga akan memberikan sanksi tegas bagi para kadernya yang terbukti melanggar kode etik tersebut. “Pertama kami tegur, namun kalau memang sampai pada delik aduan. (Sanksi) Bisa ke tingkat yang lebih formal,” pungkasnya.
( lrn / gah )